Saat Hukum Salah Arah: Potret Peradilan Sesat

 

Oleh: Caskiman, S.S.,M.H

Peradilan Sesat: Ketika Keadilan Salah Alamat

Bayangkan seseorang yang tidak bersalah harus mendekam di penjara bertahun-tahun, atau sebaliknya, pelaku kejahatan justru bebas berkeliaran karena kesalahan proses hukum. Inilah yang disebut peradilan sesat — kondisi ketika sistem peradilan justru menghasilkan putusan yang keliru dan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi.

Apa Itu Peradilan Sesat?

Peradilan sesat atau miscarriage of justice adalah kegagalan sistem hukum dalam memberikan putusan yang benar dan adil.

Kesalahan ini bisa terjadi di berbagai tahap: penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

Penyebab Terjadinya Peradilan Sesat

1. Kesalahan Identitas Pelaku
   Saksi salah mengenali tersangka, atau barang bukti mengarah pada orang yang keliru.

2. Tekanan dalam Proses Hukum
   Tersangka dipaksa mengaku lewat intimidasi atau kekerasan.

3. Penyidikan yang Cacat Prosedur
   Barang bukti dikumpulkan secara ilegal atau tidak lengkap.

4. Korupsi dan Intervensi Politik
   Hakim, jaksa, atau penyidik terpengaruh kepentingan tertentu.

5. Kualitas Pembelaan yang Rendah
   Terdakwa tidak mendapatkan bantuan hukum memadai.

Mekanisme yang Memicu Peradilan Sesat

Peradilan sesat biasanya merupakan akumulasi dari beberapa faktor yang terjadi berantai:

1. Tahap Penyidikan – bukti tidak diverifikasi dengan cermat, atau ada rekayasa perkara.

2. Tahap Penuntutan – jaksa tetap membawa perkara ke pengadilan meski bukti lemah.

3. Tahap Persidangan – hakim salah menilai bukti atau terpengaruh opini publik.

4. Tahap Putusan – vonis dijatuhkan tanpa mempertimbangkan fakta penting yang meringankan terdakwa.

Contoh Kasus di Dunia

• Kasus Timothy Evans (Inggris, 1950): Dihukum mati karena dituduh membunuh, padahal pembunuhan dilakukan oleh tetangganya.

• Kasus Sengkon & Karta (Indonesia): Dipenjara 7 tahun atas tuduhan pembunuhan yang ternyata dilakukan orang lain.

Dampak Peradilan Sesat

• Kerugian pribadi: hilangnya kebebasan, reputasi hancur, trauma psikologis.

• Kerugian sosial: menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum.

• Kerugian negara: biaya kompensasi dan proses hukum tambahan.

Mekanisme Koreksi Peradilan Sesat

Di Indonesia, ada beberapa jalur untuk memperbaiki kesalahan peradilan:

1. Peninjauan Kembali (PK) – mengajukan bukti baru (novum) atau kekeliruan hakim.

2. Grasi – pengampunan dari Presiden, biasanya karena alasan kemanusiaan.

3. Kompensasi dan Rehabilitasi – diberikan kepada korban salah tangkap sesuai UU No. 31 Tahun 2014.

Bagaimana Mencegahnya?

• Penguatan kualitas penyidikan dengan pelatihan forensik dan teknologi.

• Perlindungan hak tersangka sejak awal proses hukum.

• Pengawasan independen terhadap aparat penegak hukum.

• Pendidikan hukum untuk masyarakat agar paham hak-haknya.

Peradilan sesat adalah mimpi buruk dalam dunia hukum. Ia merugikan korban, mencoreng nama aparat, dan menggerogoti legitimasi sistem peradilan. Karena itu, mencegahnya adalah tanggung jawab bersama: dari aparat, pembuat kebijakan, hingga masyarakat.

Karena pada akhirnya, hukum tidak hanya soal siapa yang salah dan benar, tetapi memastikan kebenaran itu benar-benar terungkap.